Lapas Pasir Putih Ikuti Penguatan & Arahan Tugas, Dirjen HAM Dorong Implementasi P2HAM di Daerah

Cilacap-INFO_PAS. Lapas Pasir Putih Ikuti Penguatan & Arahan Tugas, Dirjen HAM Dorong Implementasi P2HAM di Daerah di ruang zoom meting. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dr Dhahana Putra memberikan penguatan dan arahan tugas untuk jajaran di lingkungan Kantor Wilayah

Kemenkumham Jawa Tengah bertempat di Aula Kresna Basudewa, Selasa (10/09).

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

Mengikuti kegiatan pengarahan para Pimpinan Tinggi Pratama yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, dan Kalapas Kelas I Semarang Usman Madjid.

Mengawali arahannya, Dirjen HAM menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dengan nomenklatur HAM yang sangat besar memiliki peran penting untuk mewujudkan HAM Di Indonesia.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan, Bapas Nusakambangan Laksanakan Pengawasan Klien

"Di Indonesia hanya satu kementerian yang memiliki (nomenklatur) Hak Asasi Manusia, maka konstruksi hukum kita adalah menyiapkan kebijakan HAM secara nasional, " kata Dr Dhahana menjelaskan.

"Maka ini tidak hanya fokus kepada kementerian tapi juga kebijakan nasional. konstitusi ini merupakan amanat dari Undang-undang, amanat dalam Peraturan Presiden, " lanjutnya.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Hak Bersyarat Narapidana, Lapas Permisan lakukan Assessment

Dr Dhahana melanjutkan, bahwa HAM harus implementatif dalam sendi-sendi kehidupan. Dengan mengibaratkan Hukum dan HAM sebagai dua sisi pada satu keping koin. Dhahana menyampaikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus beriringan dengan pemenuhan HAM oleh Negara. 

"Harus ada keseimbangan antara Hukum dan HAM, karena bagaimanapun juga, mereka bagai satu keping koin yang memiliki dua sisi. Meski mereka memiliki makna yang berbeda, tetapi mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat, " jelasnya.

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan

Oleh karenanya, ia merasa penting bagi instansi pemerintah, terlebih khusus yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, untuk bisa mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara.

"P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, " ujarnya.   /aj

Baca juga: Ikuti Webinar, Bapas Nusakambangan Optimalkan Standar Pelayanan Publik