CILACAP, INFO_PAS - Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan memperoleh kehormatan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan acara Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang diinisiasi oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Keamanan dan Intelijen. Acara ini merupakan simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya zona integritas di berbagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dilaksanakan pada Jumat (02/02/24).
Dalam kehadiran seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajarannya, mereka diajak untuk lebih memahami konsep dan implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik. Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen, Bapak Krismono, memberikan paparan mendalam mengenai strategi penguatan reformasi birokrasi serta upaya mencapai zona integritas.
Baca juga:
Mancing Mania di Pulau Nusakambangan
|
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Tejo Harwanto, memberikan sambutan awal sebelum Bapak Krismono memberikan arahan inti acara. Dalam arahannya, Bapak Krismono menekankan peran penting seorang pimpinan dalam mengubah mindset dan pola kerja pegawainya. Pemimpin diharapkan dapat menjadi teladan, merangkul pegawai, dan memiliki komitmen tinggi untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Bapak Krismono juga mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan satuan kerja dalam meraih predikat WBK/WBBM serta memberikan kunci-kunci keberhasilan untuk mencapai zona integritas. Diantaranya adalah komitmen pemimpin, program yang berdampak positif pada masyarakat, kemudahan pelayanan, implementasi monitoring dan evaluasi, serta manajemen media yang baik.
Beliau mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral di tengah kondisi politik yang sedang intens dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan kelancaran semua proses. Bapak Krismono juga mengimbau untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
Sebelum mengakhiri sesi penguatan, Bapak Krismono mendorong seluruh ASN untuk melakukan studi tiru terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang telah meraih predikat WBK, dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi inovasi positif yang dapat diterapkan di masing-masing satuan kerja. Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya mencapai birokrasi yang efisien, responsif, dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan.